<p>SANGIHE, Elnusanews – Usai resmi dilantik oleh Bupati Kepulauan Sangihe
pada 18 Mei lalu, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
langsung bergerak cepat. Pada 100 hari pertama kerjanya, fokus utama
diarahkan pada pembenahan internal dan penguatan sistem pengawasan
secara menyeluruh.</p><p></p><p>Saat dikonfirmasi awak media di ruang
kerjanya pada Kamis (21/5/2026), Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe, Willy Tucunan, mengungkapkan bahwa langkah awal yang
diambil adalah menginventarisasi seluruh data pengawasan dari setiap
Inspektur Pembantu (Irban). Data ini mencakup wilayah kerja Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, hingga tingkat kampung.</p><p>Menurut
Tucunan, arah pembangunan pengawasan ke depan harus berjalan selaras
dengan visi dan misi pemerintahan Bupati Michael Thungari dan Wakil
Tendris Bulahari. Untuk itu, Inspektorat Daerah kini melaksanakan
kolaborasi filosofi lokal, yaitu Matilang, Mateleng, Mateling su larungu
Metatengkang berarti jernih dan tenang dalam menyikapi informasi
digital yang berkembang cepat. </p><p>"Mateleng bermakna peka dan
responsif mendengar informasi yang diterima. Mateling adalah ketaatan
penuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara
Metatengkang menekankan sikap saling menghormati antara tua dan muda,
serta antara auditor dan objek yang diperiksa," urai Tucunan.</p><p>Ia
menegaskan, paradigma kerja Inspektorat saat ini telah bergeser. Lembaga
ini tidak lagi sekadar berperan sebagai 'anjing pengawal' yang
menakutkan, melainkan sebagai lembaga pemberi jaminan (assurance) yang
membuka ruang konsultasi bagi perangkat daerah dalam menjalankan tata
kelola pemerintahan.</p><p>"Paradigma Inspektorat harus berubah. Kita
bukan lagi mencari-cari kesalahan, tetapi memberikan pendampingan dan
ruang konsultasi agar pelaksanaan pemerintahan berjalan baik, akuntabel,
dan sesuai aturan," tegasnya.</p><p>Sebagai fondasi kepemimpinannya,
Tucunan tengah memetakan seluruh wilayah pengawasan agar arah kerja dan
hasil (output) yang dicapai menjadi lebih jelas serta terukur.</p><p>"Di
setiap wilayah itu ada OPD, kecamatan, dan kampung. Semua data harus
dipetakan agar kita tahu pasti arah pengawasan dan target output-nya,"
jelas Tucunan.Ia menargetkan, seluruh program dan pola kerja baru di
lingkungan Inspektorat ini sudah dapat berjalan efektif sesuai rencana
setelah bulan Juni mendatang. Meski ada pembaruan sistem, pelaksanaan
Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) tetap menjadi prioritas utama.</p><p>"Semua
harus tetap mengacu pada PKPT. Konsekuensi waktu dan anggaran tentu
menjadi faktor utama yang kami perhitungkan dalam pelaksanaan pengawasan
ini," ungkapnya.</p><p>Terkait realisasi anggaran, Tucunan mengakui
bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi internal bersama
sekretariat Inspektorat. Langkah ini diambil untuk menghitung capaian
riil penggunaan anggaran hingga Mei 2026.</p><p>"Di sisa semester
pertama ini, idealnya realisasi anggaran Inspektorat sudah mencapai 30
hingga 40 persen. Saat ini kami sedang menghitung progres riilnya,
karena penyerapan anggaran ini akan berjalan beriringan dengan program
kegiatan yang akan kami laksanakan ke depan," pungkasnya.</p><p><br></p>
Berita Terkait
